MUDHARABAH
KATA PENGANTAR
الحمد لله رب العا لمين الصلاة والسلام على أشر
ف الأنبياء و المرسلين سيد نا محمد
و على أله وصحبه أجمعين أما بعد
Apa yang mesti tidak
kita syukuri jika ALLAH SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunianya kepada
kita sehingga kita bisa kuliah dan berdiskusi tentang “MUDHARABAH” hari
ini. Bersyukur bukan hanya mengucapkan “Alhamdulillah”
melainkan melakukan hal yang terbaik bagi kita yakni memanfaatkan karunia akal
untuk selalu berfikir.
Shalawat serta salam
tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita nabiyullah al-amin Nabi Muhammad saw. yang telah merombak tatanan
jahiliah menuju pemikiran rasional ilahiyah.
Peluang waktu dan bimbingan yang serius dari
sang bapak dosen kepada kita tentu layak dan pantas kita menghaturkan terima
kasih yang tak terhingga kepada beliau. Semoga kita selalu semangat dalam
menerima bimbingannya dan semoga ilmu yang beliau transfer kepada kita juga
bermanfaat bagi diri kita khususnya dan Negara bangsa umumnya.
Makalah ini tersusun
berkat usaha dan upaya dari kami kelompok 3 yang begitu antusias menyelesaikan
makalah ini dan mempertanggung jawabkannya di depan teman-teman sekalian. Tentu
masih banyak kekurangan dalam makalah ini yang masih membutuhkan kritik dan
saran dari teman-teman sekalian dan
khususnya bapak dosen.
Yogyakarta, 08 Mei 2012
penyusun
DAFTAR
ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang.......................................................................................
B. Rumusan masalah..................................................................................
C. Tujuan pembahasan...............................................................................
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian..............................................................................................
B. Landasan hukum sistem mudharabah......................................................
C.
rukun dan syarat mudharabah.................................................................
D.
fatwa DSN tentang sistem mudharabah...................................................
E.
jenis-jenis mudharabah..........................................................................
F.
pembiayaan mengenai mudharabah........................................................
G.
hal-hal yang membatalkan mudharabah...................................................
BAB I
PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG
Pada dasarnya setiap manusia dalam
aktifitasnya baik yang bersifat duniawi maupun ukhrowi tidak lepas dari pada
tujuan (maqosyid) dari apa yang akan ia peroleh selepas aktifitas tersebut,
dengan berbagai macam perbedaan sudut pandang manusia itu sendiri terhadap
esensi dari apa yang hendak ia peroleh, maka tidak jarang dan sangat tidak
menutup kemungkinan sekali proses untuk menuju pada tujuan maqosyidnya pun
berwarna-warni. Salah satu contoh dalam aktifitas sosial-ekonomi, banyak dari
manusia sendiri yang terjebak dalam hal ini, lebih mengedepankan pada pemenuhan
hak pribadi dan mengabaikan hak-hak orang lain baik hak itu berupa individu
ataupun masyarakat umum. Akan tetapi Islam sebuah agama yang rahmatan
lil-alamin mengatur seluruh tatanan kehidupan manusia, sehingga norma-norma
yang diberlakukan islam dapat memberikan solusi sebuah keadilan dan kejujuran
dalam hal pencapaian manusia pada tujuan daripada aktifitasnya itu, sehingga
tidak akan terjadi ketimpangan sosial antara mereka. Maka tidak jarang diantara
kita yang acap kali menemukan ayat dalam kitab suci Al-Quran yang mendorong
perdagangan dan perniagaan, dan Islam sangat jelas sekali menyatakan sikap
bahwa tidak boleh ada hambatan bagi perdagangan dan bisnis yang jujur dan
halal, agar setiap orang memperoleh penghasilan, menafkahi keluarga, dan
memberikan sedekah kepada mereka yang kurang beruntung.
Melihat pada bahasan singkat diatas
penulis berminat untuk membahas lebih lanjut tentang konsep transaksi
Mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak
dimana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal kepada
pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal.
B.
RUMUSAN MASALAH
1.
Apa pengertian dari mudharabah?
2.
Apa landasan hukum sistem mudharabah
dalam islam?
3.
Apa saja rukun dan syarat mudharabah?
4.
Bagaimana fatwa DSN tentang sistem
mudharabah?
5.
Apa saja jenis-jenis mudharabah?
6.
Bagaimana pembiayaan mengenai
mudharabah?
7.
Apa saja hal-hal yang membatalkan
mudharabah?
C.
TUJUAN PEMBAHASAN
1.
Untuk mengetahui pengertian dari mudharabah
2.
Untuk mengetahui landasan hukum
sistem mudharabah dalam islam
3.
Untuk mengetahui rukun dan syarat
mudharabah
4.
Untuk mengetahui fatwa DSN tentang
sistem mudharabah
5.
Untuk mengetahui jenis-jenis
mudharabah
6.
Untuk mengetahui pembiayaan mengenai
mudharabah
7.
Untuk mengetahui hal-hal yang membatalkan mudharabah
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Pengertian
Kata mudharabah
berasal dari kata dharb ( ضرب ) yang berarti memukul atau
berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses
seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Suatu kontrak disebut mudharabah,
karena pekerja (mudharib) biasanya membutuhkan suatu perjalanan untuk
menjalankan bisnis. Sedangkan perjalanan
dalam bahasa Arab disebut juga dharb fil Ardhi (فِي
الْأَرْض ضرب ِ).
Dalam bahasa
Iraq (penduduk Iraq) menamakannya mudharabah, sedangkan penduduk Hijaz
menyebutnya qiradh. Qiradh
berasal dari kata al-qardhu, yang berarti al-qath’u (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya
untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.
Mudharabah atau qiradh
termasuk dalam kategori syirkah. Di dalam Al-Quran, kata mudharabah
tidak disebutkan secara jelas dengan istilah mudharabah. Al-Quran hanya
menyebutkannya secara musytaq dari kata dharaba yang terdapat
sebanyak 58 kali. Beberapa ulama memberikan pengertian mudharabah atau qiradh sebagai
berikut:[1]
a)
Menurut para
fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah
satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan
bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga
dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
b) Menurut
Hanafiyah, mudharabah adalah
عقدعلى الشركة فى الربخ بما ل من أحد الجا نبين وعمل من
الاخر
“Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain
pemilik jasa”.
c) Malikiyah
berpendapat bahwa mudharabah adalah:
عقد توكيل صا د ر من رب الما ل لغيره على ان يتجر بخصوص
نقدين (الذ هب ولفضة)
”Akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada
yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan
perak)”.
d) Imam
Hanabilah berpendapat bahwa Mudharabah adalah:
عبارةان يدفع صاحب الما ل قد را معينا من ما له إلى من
يتجر فيه بجزء مشاع معلوم من ريحه
”Ibarat pemilik harta menyerahakan hartanya dengan ukuran tertentu
kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.
e)
Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa
Mudharabah adalah:
عقد يقتضى أن يدفع شخص لاخر مالاليتجر فيه
” Akad
yang menentukan seseorang menyerahakan hartanya kepada orang lain untuk
ditijarahkan”.
f)
Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan
Umairah berpendapat bahwa mudharabah ialah: “Seseorang menyerahkan harta kepada
yang lain untuk ditijarhakan dan keuntungan bersama-sama.”
g)
Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid
Muhammad Syata berpendapat bahwa Mudharabah ialah: “Seseorang
memberikan masalahnya kepada yang lain dan di dalmnya diterima penggantian.”
h)
Sayyid Sabiq berpendapat, Mudharabah
ialah “akad antara dua belah pihak
untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan
syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian”.
i)
Menurut Imam
Taqiyuddin, mudharabah ialah ”Akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan
perdagangan.”
Dari beberapa
pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak
pertama adalah pemilik modal (shahibul
maal), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal (mudharib), dengan syarat
bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak
sesuai dengan kesepakatan bersama (nisbah yang telah disepakati), namun bila
terjadi kerugian akan ditanggung shahibul maal.
B.
Dasar hukum
1.
Al-qur’an
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ
فَانْتَشِرُوا فِي الأرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi;
dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu
beruntung.” [QS. Al jum’ah ayat 10]
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ
“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki
hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat,
berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut)
Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum
itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”[QS. Al baqarah ayat :198]
2.
Al-hadist
كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ
إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَة اِشْتَرَطَ
عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لاَ يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا،
وَلاَ يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلاَ يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ
رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ،
فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني فى الأوسط عن ابن عباس).
”Adalah Abbas bin Abdul
Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah,
maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni
lembah dan tidak dibelikan kepada binatang,
Jika mudharib melanggar syarat2 tersebut, maka ia bertanggung jawab
menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada
Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya”.(HR ath_Thabrani). Hadist
ini menjelaskan praktek mudharabah muqayyadah.
ثلاثة فيهن البركة : المقارضة والبيع الى اجل وخلط
البر باالشعير للبيت لا للبيع(ابن ماجه)
“Tiga macam mendapat barakah: muqaradhah/ mudharabah,
jual beli secara tangguh, mencampur gandum dengan tepung
untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”.
(HR.Ibnu Majah).
عن عبد الله و عبيد الله ابني عمر أنهما
لقيا أبو موسى ألأشعري باالبصرة منصرفهما من غزوة نهاوند فتسلفا
منه مالا وابتاعا منه متاعا و قدما
به المدينة فباعاه و ربحا فيه و أراد عمر أخذ رأس المال الربح كله
فقالا لو كان تلف كان ضمنه علينا
فكيف لا يكون الربح لنا فقال رجل يا أمير
المؤمنين لو جعلته قراضا فقال قد جعلته قراضا وأخذ منهما نصف الربح (أخرجه مالك )
Dari Abdullah dan ‘Ubaidullah,
keduanya anak Umar, bahwa keduanya bertemu dengan Abu Musa Al-Asy’ary di
Basrah, setelah pulang dari perang Nahawand. Keduanya menerima harta dari Abu
Musa untuk dibawa ke Madinah (ibu kota). Di perjalanan keduanya membeli harta
benda perhiasan, lalu menjualnya di Madinah, sehingga keduanya mendapat
keuntungan. Umar memutuskan untuk mengambil modal dan keuntungan semuanya.
Tetapi kedua anaknya berkata,”Jika harta itu binasa, bukankah kami yang
bertanggung jawab menggantinya. Bagaimana mungkin tak ada keuntungan untuk
kami?”. Maka berkata seseorang kepada Umar,“Wahai Amirul Mukminin, alangkah
baiknya jika engkau jadikan harta itu sebagai qiradh”. Umar pun menerima usulan
itu. Umar berkata,”Aku menjadikannya qiradh”. Umar mengambil separoh dari
keuntungan (50 % untuk Baitul Mal dan 50% untuk kedua anaknya).
Mudharabah menurut Ibn Hajar telah
ada sejak zaman Rasulullah, beliau mengetahui dan mengakuinya. Bahkan sebelum
diangkat menjadi Rasul, Muhammad telah melakukan Qiradh/ mudharabah. Muhammad
mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a
yang kemudian menjadi istri beliau.
Di samping dalil Qur’an dan dalil
Hadist di atas, para ulama juga berlandaskan pada praktik mudharabah yang
dilakukan sebagian sahabat, sedangkan sahabat lain tidak membantahnya. Bahkan
harta yang dilakukan secara mudharabah itu di zaman mereka kebanyakan adalah
harta anak yatim. Oleh sebab itu berdasarkan dalil Qur’an, Hadist, dan praktik
para sahabat, para ulama fiqih menetapkan bahwa akad mudharabah apabila telah
memenuhi rukun dan syaratnya maka hukumnya adalah boleh.
3.
Ijma’
Imam Zailai dalam kitabnya Nasbu
ar-Rayah (4/13) telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan
legitimasi pengolahan harta anak yatim secara mudharabah. Kesepakatan
para sahabat ini sejalan dengan spirit hadis yang dikutip oleh Abu Ubaid dalam
kitabnya al-Amwal (454) “Rasulullah saw. telah berkhotbah di depan
kaumnya seraya berkata wahai para wali yatim, bergegaslah untuk
menginvestasikan harta amanah yang ada di tanganmu janganlah didiamkan sehingga
termakan oleh zakat”.
Indikasi dari hadis ini adalah
menginvestasikan harta anak yatim secara mudharabah sudah dianjurkan,
apalagi mudharabah dalam harta sendiri. Adapun pengertian zakat disini,
seandainya harta tersebut diinvestasikan, maka zakatnya akan diambil dari return
on investment (keuntungan) bukan dari modal. Dengan demikian harta amanat
tersebut akan senantiasa berkembang, bukan berkurang.
4. Qiyas
Mudharabah diqiyaskan kepada al-musyaqoh (menyuruh
seorang untuk mengelola kebun) selain diantara manusia ada yang miskin ada pula
yang kaya, disuatu sisi lain banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya,
di sisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki
modal. Dengan demikian adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi
kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemashalatan manusia dalam rangka
memenuhi kebutuhan mereka.
C.
Rukun dan syarat mudharabah
Menurut ulama syafi’iyah[2],
rukun-rukun mudharabah ada enam,
yaitu :
1.
Pemilik barang yang menyerahkan
barang-barangnya;
2.
Orang yang bekerja, yaitu mengelola
barang yang diterima dari pemilik barang;
3.
Aqad mudharabah, dilakukan olek pemilik
dengan pengelola barang;
4.
Mal, yaitu harta pokok atau
modal;
5.
Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan
harta sehingga menghasilkan laba;
6.
Keuntungan.
Secara umum rukun dan syarat-syarat sah mudharabah adalah
sebagai berikut:
1.
Adanya dua pelaku atau lebih,[3]
yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola (mudharib). Kedua belah pihak yang
melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf atau cakap hukum, maka
dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang
berada di bawah pengampuan.
2.
Modal atau harta pokok (mal),
syarat-syaratnya yakni:
a.
Berbentuk uang
Mayoritas ulama berpendapat
bahwa modal harus berupa uang dan tidak boleh barang. Mudharabah dengan barang
dapat menimbulkan kesamaran, karena barang pada umumnya bersifat fluktuatif.
Apabila barang itu bersifat tidak fluktuatif seperti berbentuk emas atau perak
batangan (tabar), para ulama berbeda pendapat. Imam malik dalam hal ini tidak
tegas melarang atau membolehkan. Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya
dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad
oleh mudharib dan shahibul mal.
Contohnya, seorang memiliki
sebuah mobil yang akan diserahkan kepada mudharib (pengelola modal). Ketika
akad kerja sama tersebut disepakati, maka mobal tersebut wajib ditentukan nilai
mata uang saat itu, misalnya Rp90.000.000, maka modal mudharabah tersebut
adalah Rp90.000.000.
b.
Jelas jumlah dan jenisnya
Jumlah modal harus diketahui dengan jelas agar dapat
dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari
perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan
perjanjian yang telah disepakati.
c.
Tunai
Hutang tidak dapat dijadikan modal
mudharabah. Tanpa adanya setoran modal, berarti shahibul mal tidak memberikan
kontribusi apapun padahal mudharib telah bekerja. Para ulama syafi’i dan Maliki
melarang hal itu karena merusak sahnya akad. Selain itu hal ini bisa membuka
pintu perbuatan riba, yaitu memberi tangguh kepada si berhutang yang belum
mampu membayar hutangnya dengan kompensasi si berpiutang mendapatkan imbalan
tertentu. Dalam hal ini para ulama fiqih tidak berbeda pendapat.
d.
Modal diserahkan sepenuhnya kepada
pengelola secara langsung
Apabila tidak diserahkan
kepada mudharib secara langsung dan tidak diserahkan sepenuhnya
(berangsur-angsur) dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada modal, yaitu
penundaan yang dapat mengganggu waktu mulai bekerja dan akibat yang lebih jauh
mengurangi kerjanya secara maksimal. Apabila modal itu tetap dipegang sebagiannya
oleh pemilik modal, dalam artian tidak diserahkan sepenuhnya, maka menurut
ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi’iyah, akad mudharabah tidak sah.
Sedangkan ulama Hanabilah menyatakan boleh saja sebagian modal itu berada di
tangan pemilik modal, asal tidak mengganggu kelancaran usahanya.
3.
Keuntungan, syarat-syaratnya yakni:
a.
Proporsi jelas.
Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas
persentasenya, seperti
60% : 40%, 50% : 50% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama.
b.
Keuntungan harus
dibagi untuk kedua belah pihak, yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola
(mudharib).
c.
Break Even Point
(BEP) harus jelas, karena BEP menggunakan sistem revenue sharing dengan profit
sharing berbeda. Revenue sharing adalah pembagian keuntungan yang dilakukan
sebelum dipotong biaya operasional, sehingga bagi hasil dihitung dari
keuntungan kotor/ pendapatan. Sedangkan profit sharing adalah pembagian
keuntungan dilakukan setelah dipotong biaya operasional, sehingga bagi hasil
dihitung dari keuntungan bersih.
4.
Ijab Qobul.
Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu
untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
D.
Jenis-jenis mudharabah
Dilihat dari transaksi (akad) yang
dilakukan oleh shahibul mal dan mudharib, mudharabah terbagi
menjadi :[4]
a)
Mudharabah Muqayyadah ( Restricted
Investment Account ), yaitu bentuk kerja sama antara dengan syarat-syarat
dan batasan tertentu. Dimana shahibul mal membatasi jenis usaha, waktu atau
tempat usaha. Dalam istilah ekonomi Islam modern, jenis mudharabah ini disebut Restricted
Investment Account. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk
menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat itu harus dipenuhi
oleh si mudharib. Apabila mudharib melanggar batasan-batasan ini, maka
ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.
Pembatasan pada jenis mudharabah ini
diperselisihkan para ulama mengenai keabsahannya. Namun yang rajih, pembatasan
tersebut berguna dan sama sekali tidak menyelisihi dalil syar'i, karena hanya
sekedar ijtihad dan dilakukan
berdasarkan kesepakatan dan keridhaan kedua belah pihak, sehingga wajib
ditunaikan. Cara pencatatan mudharabah muqayyadah ada dua macam, yakni:[5]
a. Off Balance Sheet, ketentuan-ketentuannya yaitu:
1.
Bank Syari’ah
bertindak sebagai arranger saja dan
mendapat fee sbg arranger
2.
Pencatatan transaksi di bank syari’ah
secara off balance sheet
3.
Bagi hasilnya hanya melibatkan
nasabah investor dan debitur saja
4.
Besar bagi hasil sesuai kesepakatan nasabah investor dan debitur
b. On Balance Sheet,
ketentuan-ketentuannya yaitu:
1.
Nasabah Investor mensyarakatkan sasaran pembiayaan dananya, seperti untuk pertanian tertentu, properti, atau pertambangan saja
2. Pencacatan di bank Syari’ah secara on balance
sheet
3. Penentuan nisbah bagi hasil atas kesepakatan
bank dan nasabah
b)
Mudharabah Muthlaqah ( Unrestricted
Investment account ), yaitu bentuk kerja sama antara shahibul mal
dan mudharib tanpa syarat atau tanpa dibatasi oleh spesifikasi jenis
usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam bahasa Inggris, para ahli ekonomi Islam
sering menyebut mudharabah muthlaqah sebagai Unrestricted Investment
Account (URIA). Maka apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, mudharib
tidak menanggung resiko atas kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggulangi
shahibul mal.
c)
Mudharabah Musytarakah, adalah bentuk
mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama
investasi.
E.
Fatwa DSN
·
Fatwa Dewan
Syari’ah Nasional No. 07/DSN-MUI/ IV/ 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah
(Qiradh)
Ketentuan
Pembiayaan:
1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan
oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik
dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha
(nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.[6]
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan
pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS
dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah
disepakati bersama dan sesuai dengan syari’ah; dan LKS tidak ikut serta dalam
managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan
dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas
dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian
akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang
disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada
jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta
jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan
apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah
disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme
pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban
atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti
rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.
Kedua : Rukun dan Syarat
Pembiayaan:
1.
Penyedia dana (sahibul
maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2.
Pernyataan ijab dan qabul
harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam
mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
a.
Penawaran dan penerimaan
harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
b.
Penerimaan dari penawaran
dilakukan pada saat kontrak.
c.
Akad dituangkan secara
tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi
modern.
3.
Modal ialah sejumlah uang
dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan
usaha dengan syarat sebagai berikut:
a.
Modal harus diketahui
jumlah dan jenisnya.
b.
Modal dapat berbentuk
uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka
aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
c.
Modal tidak dapat
berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap
maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4.
Keuntungan mudharabah
adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan
berikut ini harus dipenuhi:
a.
Harus diperuntukkan bagi
kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
b.
Bagian keuntungan
proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu
kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan
sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkankesepakatan.
c.
Penyedia dana menanggung
semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung
kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau
pelanggaran kesepakatan.
5.
Kegiatan usaha oleh
pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh
penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
a.
Kegiatan usaha adalah hak
eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak
untuk melakukan pengawasan.
b.
Penyedia dana tidak boleh
mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi
tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
c.
Pengelola tidak boleh
menyalahi hukum Syari’ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan
mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.
Beberapa
Ketentuan Hukum Pembiayaan:
1.
Mudharabah boleh
dibatasi pada periode tertentu.
2.
Kontrak tidak
boleh dikaitkan (mu’allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum
tentu terjadi.
3.
Pada dasarnya,
dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat
amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian,
atau pelanggaran kesepakatan.
4.
Jika salah satu
pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara
kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi
Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah
·
Fatwa Dewan
Syariah Nasional No. 50/ DSN-MUI/ III/ 2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah
Pertama : Ketentuan Umum
Mudharabah
Musytarakah adalah bentuk akad Mudharabah di mana pengelola (mudharib)
menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.
Kedua : Ketentuan Hukum
Mudharabah
Musytarakah boleh dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS), karena
merupakan bagian dari hukum Mudharabah.
Ketiga : Ketentuan
Akad
1.
Akad yang digunakan adalah akad
Mudharabah Musytarakah, yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan akad
Musyarakah.
2.
LKS sebagai mudharib menyertakan
modal atau dananya dalam investasi bersama nasabah.
3.
LKS sebagai pihak yang menyertakan
dananya (musytarik) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi
modal atau yang disertakan.
4.
Bagian keuntungan sesudah diambil
oleh LKS sebagai musytarik dibagi antara LKS sebagai mudharib dengan nasabah
dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.
5.
Apabila terjadi kerugian maka LKS
sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang
disertakan.
Keempat : Ketentuan
Penutup
1.
Jika salah satu pihak tidak
menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak,
maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak
tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2.
Fatwa ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
F.
Pembatalan mudharabah
Akad
mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai
berikut:
1.
Tidak
terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat Mudharabah . Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi , sedangkan modal sudah dipegang oleh
pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian
keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia
melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan
tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi
tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya
berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali atas
kelalaiannya.
2.
Pengelola
dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola
modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan
seperti ini pengelola modal bertanggng jawab jika terjadi kerugian karena
dialah penyebab kerugian.
3.
Apabila
pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal
meninggal dunia[7],
mudharabah menjadi batal.
G.
BIAYA PENGELOLAAN MUDHARABAH
Biaya pengelolaan harta pemilik modal
diambil dari harta mudharib selama ia masih tinggal ditempat dimana ia tidak mengeluarkan
banyak dalam penyaluran atau pemeliharaan, demikian pula jika ia berpergian
untuk kepentingan bisnis. Namun jika pemilik modal mengizinkan mudharib untuk
menggunakan modal tersebut atau merupakan sebuah kebiasaan dari masyarakat,
maka hal itu diperbolehkan. Imam malik ra berpendapat bahwa biaya yang tidak
terduga atau biaya baru yang datang tiba tiba, maka ia boleh menggunakan modal
tersebut jika dimungkinkan mendapat keuntungan yang besar, seperti modal sangat
besar sehingga tidak dihawatirkan akan mengalami kerugian. Pada dasarnya
biaya-biaya tersebut merupakan tanggung jawab mudharib, namun tidak mengapa
apabila hal itu merupakan sebuah kesepakatan antar serikat.
Menurut pendapat Imam Malik, biaya-biaya pengelolaan
bagi mudharib boleh diambil dari: Mudharib sendiri sebagai bentuk tanggung
jawabnya serta hawatir terjadi kerugian terhadap perserikatan tersebut
1.
Modal harus besar atau cukup,
sehingga jika digunakan akan mengalami perkembangan usaha, bukan rugi
2.
Keuntungan harus mencukupi, tidak boleh
menggunakan modal apa bila hal itu dihawatirkan menjadi masalah berupa
kerugian.
BAB
III
PENUTUP
KESIMPULAN
Dari
pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :
1.
Mudharabah seperti yang dikembangkan dalam literatur fiqih adalah suatu kontrak
dimana seorang yang terampil bisa menggunakan keterampilannya dengan uang dari
investor dalam rangka menghasilkan untung. Mudharabah tidak berdasarkan teks
syari’ah yang eksplisit, tetapi dia telah dipraktikkan sejak periode awal
sejarah Islam. Mudharabah yang dikembangkan dalam fiqih adalah suatu kontrak
dimana mudharib memiliki kebebasan yang diperlukan untuk menjalankan mudharabah
dalam rangka menghasilkan laba. Karena mudharib merupakan pihak yang lebih
lemah didalam kontrak yang per definisi, memberikan keterampilannya sebagai
modal pada mudharabah, para Fuqaha tidak membolehkan adanya tuntutan jaminan
terhadap mudharib.
2.
Di bawah perbankan Islam, mudharabah kemudian digunakan dalam kongsi-kongsi
dagang berjangka pendek, yang di situ tidak ada transfer dana kepada pihak
mudharib. Tidak ada kebebasan bertindak, karena semua bagian-bagian yang
terperinci tentang bagaimana mudharabah harus dijalankan sudah ditetapkan di
dalam kontrak. Peran mudharib terbatas pada melaksanakan atas kontrak.
Konsep umum mudharabah (yaitu suatu bentuk pembiayaan modal
usaha atau penyaluran kredit kepada mereka yang kekurangan dana tetapi memiliki
keterampilan untuk menjalankan dagang atau bisnis dengan suatu keuntungan tidak
pasti yang mugkin dapat atau mungkin tidak dapat diwujudkan) tidak tampil
menjadi sesuatu yang menonjol atau yang cukup tampak dalam mudharabah perbankan
Islam.
DAFTAR PUSTAKA
Suhendi,
Hendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007)
Sumiyanto,
Ahmad, Problem Dan Solosi Transaksi Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syari’ah
Mikro Baitul Mal Wat Tamwil, (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2005)
Karim,
Helmi, Fiqih Muamalah: Buku Ajar MKDK,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1993) Cet Pertama
Udovitch,
Abraham L, Kerja Sama Syari’ah Dan Bagi Untung Rugi Dalam Sejarah Islam Abad
Pertengahan (Teori Dan Penerapannya), (Qubah Kediri, 2008), Cet Pertama
Muhammad,
Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari’ah, (Yogyakarta,
Uii Press, 2006)
Syafei, Rahmat, Fiqih
Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2001)
Pasaribu, Chairuman.
K.Lubis, Suhrawardi. 1993. Hukum perjanjian dalam Islam. Medan:
Sinar Grafika
Kompilasi
Hukum Ekonomi Syari’ah, (Jakarta, 2009)
[1] Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Grafindo Persada,
2007), hlm. 136
[2] Lihat Fiqh’Ala Madzahib
al-Arba’ah, hlm 44.
[3] Ahmad sumiyanti, problem dan solusi transaksi mudharabah: di
lembaga keuangan syari’ah mikro baitul mal wat tamwil, (magistra insani
press, 2005), hlm. 3
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Abdul
Ghofur Anshari, Perbankan Syariah Di Indonesia, (Yogakarta: Gadjah Mada
University Press), hal 132-133
[7] Kompilasi hukum ekonomi syari’ah, (jakarta, 2009), Hlm. 76
Tidak ada komentar:
Posting Komentar